skema pengawasan produk tata niaga impor dari pos pengawasan kepabeanan (border) ke post-border bakal diberlakukan, mulai 1 Februari 2018. (Foto-dok: Dirjen Bea dan Cukai)

BINTANGTIMUR.NEWS, Jakarta – Kabarnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) bakal melakukan penyederhanaan izin melalui pergeseran pengawasan tata niaga impor dari border ke post-border.

Lantas, Direktur Teknis Kepabeanan DJBC Fadjar Donny, mengatakan, simplifikasi dilakukan karena terdapat perizinan yang dikeluarkan lebih dari satu kementerian atau lembaga untuk satu klasifikasi barang.

Fadjar menyampaikan, terdapat 1.073 pos tarif atau HS Code (harmonized system code) yang izinnya dikeluarkan oleh lebih dari satu kementerian atau lembaga.

Contoh produk yang izinnya dikeluarkan lebih dari satu kementerian atau lembaga adalah ekstrak dan jus daging, ikan atau krustasea, moluska atau invertebrata air lainnya dengan pos tarif 16030000.

Fadjar juga mengatakan, simplifikasi perizinan dilakukan dengan mengharmoniskan antar peraturan terkait barang yang masuk kategori larangan atau pembatasan (lartas). “Peraturan lartas berbeda disederhanakan dan diharapkan menjadi satu perizinan,” ucap Fadjar di Jakarta, Selasa (30/1).

Menyoal hal tersebut, skema pengawasan produk tata niaga impor dari pos pengawasan kepabeanan (border) ke post-border bakal diberlakukan, mulai 1 Februari 2018.

Nah, terkait pergeseran pengawasan tersebut, merupakan upaya pemerintah untuk menyelesaikan persoalan tata niaga di bidang impor, terutama untuk mengurangi lartas.

Sebetulnya, pergeseran itu tidak menghilangkan persyaratan impor. Hanya saja, pengawasan yang sebelumnya dilakukan Bea Cukai akan dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga terkait.

Alhasil, skema tadi diyakini bakal mengurangi penumpukan kontainer di pos pengawasan pabean, sehingga mampu menurunkan waktu tunggu bongkar muat barang (dwelling time) sekaligus mengurangi biaya logistik. (RF)