Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. (Foto-dok: Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR)

BINTANGTIMUR.NEWS, Kupang – Jika tidak ada aral melintang, dalam kunjungan kerjanya kali ini ke provinsi Nusa Tenggara Timur Presiden Joko Widodo direncanakan bakal meresmikan dua Pos Lintas Batas Negara (PLBN), yakni PLBN Motamasin di Kabupaten Malaka dan PLBN Wini di Kabupaten Timor Tengah Utara, siang ini (9/1/2018). Seperti kita ketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo juga pernah meresmikan satu PLBN Motaain yang berada di Kabupaten Belu (28/12/2016) silam.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). “Pembangunan PLBN tidak hanya sebagai gerbang masuk namun menjadi embrio pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun Indonesia dari pinggiran dan menjadikan pos lintas batas sebagai beranda depan Indonesia dari sebuah bangsa yang besar.

“Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, pembangunan PLBN sebagai pusat ekonomi baru untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan. Pemerintah menggunakan 2 pendekatan, yakni : keamanan dan kesejahteraan,” kata Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Sri Hartoyo ketika ditemui di Kupang, Minggu (7/1).

Sebetulnya, pembangunan 7 PLBN yang rampung pada akhir tahun 2016 merupakan tahap pertama dari pembangunan kawasan perbatasan itu. Yang pembangunannya menelan biaya senilai Rp 944 miliar. Tak cukup sampai disitu, saat ini Kementerian PUPR juga melanjutkan pembangunan di 7 PLBN tersebut berupa fasilitas sosial dan umum seperti, pasar yang ditargetkan rampung akhir 2018 dengan total anggaran Rp 1,5 triliun.

Sekedar informasi, ketujuh PLBN yang telah rampung pebangunannya, yaitu PLBN Wini, Motaain, dan Motamasin di NTT berbatasan dengan Timor Leste, PLBN Entikong, Badau dan Aruk di Kalimantan Barat berbatasan dengan Malaysia, serta PLBN Skouw di Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini.

Tampaknya, Sri Hartoyo optimis betul dengan rampungnya ketujuh PLBN itu. Sebab, bakal semakin banyak komoditas dari Indonesia yang di ekspor ke negara tetangga. Dia menambahkan, “Barang-barangnya bisa berasal dari seluruh Indonesia. Barang yang berasal dari Indonesia lebih lengkap dan kompetitif dari sisi harga, terutama terhadap Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara dengan Malaysia, masih menjadi tantangan kita untuk bisa lebih berdaya saing,” ujar Sri Hartoyo.

Selain itu, Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Karya juga membangun infrastruktur di kawasan permukiman sekitar perbatasan berupa sarana air bersih, air limbah, jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan ruang publik. Hal ini bertujuan untuk pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan kesenjangan.

Sri Hartoyo memaparkan, total investasi yang telah dialokasikan pemerintah untuk pembangunan tahap pertama dan lanjutan di ketiga PLBN di NTT sebesar Rp 875 miliar.

Dan PUPR juga telah pula melakukan serah terima aset pemanfaatan tujuh PLBN kepada Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) pada 27 Desember 2017, lalu. Sri Hartoyo mengatakan setelah dilakukannya serah terima, maka tanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan akan dilakukan oleh BNPP. (RF)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here