Bintangtimur.id—Kupang—–Persoalan tanah perbatasan antara Indonesia dan Timor Leste, khususnya di Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, NTT, sampai saat ini belum diperhatikan dan dituntaskan Pemerintah Pusat.

Buktinya, adanya perampasan lahan seluas 1000 hektar lebih oleh warga Distrik Oekusi Negara Timor Leste.

Demikian disampaikan Ketua Komisi I DPRD NTT, Kasintus Ebu Tho kepada bintangtimur.id, Kupang, Kamis (6/6/2017).

“Dalam dua sampai tiga tahun terakhir sejumlah warga Timor Leste telah menguasai wilayah yang disengketakan oleh kedua negara. Sekitar 1000 hektar lebih di Naktuka Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, ” tegas Kasintus.

Menyikapi kondisi tersebut, DPRD NTT melalui Komisi I DPRD telah lama meminta Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsini untuk segera memperhatikan batas negara di wilayah Amfoang Timur yang berbatasan langsung dengan distrik Oekusi Timor Leste.

Anggota DPRD Fraksi Partai GERING ini mengatakan, pemerintah harus serius mengantisipasi dari segi keamanan dan juga hubungan bilateral antara dua negara yakni dengan pertemuan-pertemuan di tingkat internasional dan bila perlu harus ada campur tangan PBB.

Jika tidak, kata Kasintus, maka akan terjadi persoalan di kemudian hari antara warga Indonesia dan warga Timor Leste di lokasi konflik.

“Riak-riak konflik telah ada namun masyarakat kita cukup menahan diri sehingga pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi harus segera mengatasi terutama badan perbatasan, ” ujarnya.

Menurutnya, masyarakat Indonesia yang berada di lokasi Naktuka harus diperkuat dari segi penguatan sumber daya manunusia (SDM), kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan pendidikan.

Hal ini, menurut Kasintus, karena ada perbedaan antara daerah perbatasan negara Indonesia  dengan distrik Oekusi, Timor Leste.

“Perhatian pemerintah belum maksimal terutama infrastruktur, kesehatan, pendidikan benar-benar sangat minim. Pemerintah harus segera membenahi daerah perbatasan seperti yang telah di lakukan di perbatasan Motaain, Belu, ” pungkasnya. (pat)