Isidorus Lilijawa
(Tenaga Ahli DPR RI)

“Ini wajah kita, masalah kebanggaan, masalah nasionalisme, masalah harga diri, masalah martabat. Kita lupa kalau kita sebagai bangsa yang besar. Ini bukan hanya wajah NTT. Ini wajah Indonesia.”

Demikian intisari pidato Presiden Joko Widodo yang paling berkesan saat  meresmikan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motaain di perbatasan Kabupaten Belu, tanggal 28 Desember 2016. Masalah perbatasan adalah masalah nasionalisme, harga diri bangsa. Motaain menampakan wajah Indonesia. Karena itu, membereskan persoalan bangsa mesti juga dimulai dari pinggiran, dari perbatasan. Di sanalah wajah bangsa sebenarnya.

PLBN Motaain yang dibangun sejak November 2015 lalu dan menelan biaya Rp 82 miliar di atas lahan seluas 8,03 ha adalah lecutan suatu rasa malu sebagai bangsa yang besar. Pada tahun 2014 lalu, Presiden Joko Widodo pernah datang ke Motaain. Ia menyaksikan kondisi pos perbatasan yang sangat tidak layak. Bahkan kantor kelurahan jauh lebih bagus. Sementara itu, pos perbatasan negara tetangga Timor Leste, berdiri dengan bagusnya di seberang. Rasa malu yang melahirkan luapan nasionalisme. Sebagai bangsa yang besar, negara dapat melakukan karya-karya besar di perbatasan. Hal itu sudah dimulai dengan hadirnya PLBN Motaain yang mewah dan megah. Martabat bangsa terpulihkan. Wajah negeri kian berseri.

Membangun dari Perbatasan

Membangun dari pinggiran, dari perbatasan adalah salah satu poin dari sembilan program prioritas pemerintahan Jokowi yang dikenal dengan Nawa Cita. Mengapa menjadi prioritas pembangunan bangsa saat ini? Membangun dari perbatasan adalah suatu kebijakan untuk mengatasi kesenjangan yang berpuluh-puluh tahun dirasakan. Kita membutuhkan suatu lompatan besar dalam orientasi kebijakan pembangunan.

Kebijakan pembangunan selama ini yang urban oriented dinilai hanya menguntungkan kawasan perkotaan dan meminggirkan kawasan pedesaan, akibatnya kesenjangan antara kawasan perkotaan dengan kawasan pedesaan, antara pusat pemerintahan dan ekonomi dengan perbatasan semakin melebar. Kebijakan yang cenderung ke wilayah daratan, menjadikan kawasan laut seperti dipunggungi. Pembangunan yang lebih memprioritaskan Jawa, Sumatera dan Bali menimbulkan kesenjangan yang lebar antara kawasan Barat Indonesia dengan kawasan Timur Indonesia. Inilah tantangan bangsa kita saat ini.
Terapi persoalan ini adalah lahirnya kebijakan prioritas membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran secara sederhana adalah kebijakan pembangunan yang difokuskan pada pengembangan atau pembangunan di daerah perbatasan dan desa-desa yang dilakukan secara massif dan berimbang.

Membangun dari pinggiran juga bisa dimaknai sebagai pembangunan di kawasan perbatasan. Kawasan perbatasan dinilai kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Padahal kawasan perbatasan memiliki posisi yang sangat strategis dari sisi geopolitik. Pada sisi yang lain membangun dari pinggiran juga bisa dimaknai dengan membangun kawasan Timur Indonesia agar seimbang atau setara dengan kawasan Barat. Diperlukan akselerasi pembangunan di kawasan Timur agar kesenjangan pembangunan tidak semakin tinggi.

Membangun dari pinggiran adalah juga membangun kawasan atau wilayah perbatasan.  Membangun dari batas juga inheren kepentingan untuk melindungi kepentingan nasional Indonesia di kawasan-kawasan perbatasan. Di sisi lain, pembangunan di kawasan perbatasan dinilai masih belum optimal, sekalipun pemerintah telah mengalokasikan dana besar.  Sebelumnya, kawasan perbatasan ditangani oleh banyak sekali instansi pemerintah. Ada 27 instansi pemerintah yang menangani kawasan perbatasan. Anggaran untuk kawasan perbatasan sendiri tergolong besar yakni mencapai Rp 16,04 triliun. Namun anggaran yang besar belum mampu memberikan dampak signifikan di kawasan perbatasan. Yang terjadi kemudian adalah ketidakpuasan masyarakat di perbatasan karena wilayahnya tidak mendapatkan sentuhan pembangunan yang layak. Ancaman eksodus ke negara tetangga, seringkali mengemuka di kawasan perbatasan ini.

Agar pembangunan di kawasan perbatasan bisa fokus dan optimal, pemerintah memutuskan untuk mengurangi instansi yang mengurus perbatasan. Kini hanya ada enam instansi saja yang bertanggung jawab di kawasan perbatasan. Pemerintah memutuskan anggaran perbatasan dibebankan kepada kementerian/lembaga yang langsung menangani masalah perbatasan sehingga hasilnya bisa terlihat. Misalnya infrastruktur menjadi tanggung jawab Kementrian PUPR, yang fokus pada tiga kebijakan di perbatasan yakni  membangun pusat-pusat pertumbuhan di perbatasan, membangun jalan di perbatasan, dan membangun kota lintas batas yang diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan.

Beranda Bangsa

Perbatasan adalah beranda bangsa, etalase negeri. Membangun dari perbatasan adalah ikhtiar negara untuk selalu hadir dalam setiap situasi rakyatnya di simpul-simpul batas itu. Kehadiran PLBN Motaain yang dari aspek gedungnya megah belum cukup untuk menyatakan pembangunan di perbatasan sudah dinikmati sepenuhnya oleh warga perbatasan. Namun, setidaknya PLBN yang memulihkan martabat bangsa itu dapat menerangkan bahwa negara sudah hadir di perbatasan.

Presiden Jokowi secara khusus memerintahkan agar kawasan PLBN Motaain dapat dijadikan  kawasan ekonomi. Mesti terjadi arus perputaran uang di tempat itu, baik antara sesama warga Indonesia maupun dengan warga Timor Leste. Karena itu, tahun 2017 pasar tradisional untuk masyarakat setempat sudah bisa dimanfaatkan sehingga menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru di wilayah perbatasan.

Ada banyak faktor yang menunjang pembangunan ekonomi di daerah perbatasan. Salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Dalam kunjungan-kunjungan ke daerah ketika mendampingi Ketua Komisi V DPR RI, Fary Francis, yang bermitra dengan Kementerian PUPR, saya melihat komitmen yang besar dari wakil rakyat NTT ini untuk pembangunan infrastruktur di perbatasan. Jalan dan  jembatan adalah urat nadi perekonomian. Akses mesti dibuka agar lalu lintas ekonomi dari desa menuju kota dan sebaliknya dapat semakin baik. Beliau intens mengunjungi wilayah-wilayah perbatasan untuk mendengarkan aspirasi sekaligus menjawab kegalauann warga tentang hilangnya negara dari situasi mereka.

Selain persoalan infrastruktur, daerah perbatasan merefleksikan aneka problem di bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan keamanan. Mengatasi persoalan-persoalan ini butuh kerja sama lintas sektor. Jika perbatasan NTT adalah wajah bangsa, maka membangun dari perbatasan NTT adalah keharusan dan mesti dilakukan hic et nunc (kini dan di sini). Memoles wajah bangsa di perbatasan dengan pembangunan fisik itu mudah, karena negara kita memiliki anggaran. Namun, merias wajah negeri dengan pembangunan manusianya, ini tugas yang tidak ringan. Butuh proses, butuh waktu, butuh komitmen serius. Perbatasan itu mesti bersahabat agar warganya nyaman sebagai bangsa Indonesia. Jika tidak, eksodus bisa jadi pilihan mereka.

Gedung megah PLBN telah diresmikan. Pesan pelayanan prima pun digemakan. Gedung yang semakin baik dan akomodatif mesti menunjang pelayanan para petugas yang semakin cepat, akurat, ramah, bersahabat dan nyaman. Jangan mengisi anggur lama dalam kirbat yang baru. Etos kerja baru, semangat pelayanan prima harus menghiasi hari-hari pelayanan di PLBN itu. Ini adalah wajah negara. Tak mesti  merusak citra bangsa karena pelayanan yang tidak memuaskan pelintas batas pun masyarakat setempat. Revolusi mental harus dimulai dari titik batas ini seiring geliat pembangunan yang kian terasa.